Dokumentasi Produk Hukum Daerah Didorong Lebih Tertib

Kemendagri mendorong pemerintah daerah memperkuat tertib dokumentasi produk hukum agar informasi hukum dapat diakses secara lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumentasi produk hukum daerah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian rujukan bagi aparatur, masyarakat, dan pelaku pembangunan di daerah.

“Dokumentasi hukum yang tertib akan memudahkan masyarakat memperoleh rujukan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap produk hukum terdokumentasi dengan baik, memiliki metadata yang jelas, dan tersedia dalam kanal resmi.

JDIH Kemendagri menilai penguatan dokumentasi hukum daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan, pemutakhiran data, dan integrasi informasi.

Dengan dokumentasi yang tertib, layanan informasi hukum dapat menjadi lebih terbuka, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penguatan Layanan Hukum

JDIH Kemendagri akan terus memperbarui layanan dokumentasi dan informasi hukum agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.